Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. 1. Dengan fungsi ini, maka bagian administrasi keuangan bertugas dalam melakukan pembelanjaan atau debit suatu perusahaan untuk kebutuhan perusahaan itu sendiri. Staf administrasi terdiri dari: a) Kepala Bidang Keuangan, Kepala Urusan Administrasi Keuangan, Kepala Urusan Kas dan Perbendaharaan, dan Kepala Urusan Gaji dan Juru Bayar pada aras Sinode. Integritas. Administrasi keuangan merupakan proses pengurusan atau penyelenggaraan,penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama. Penulis akan melaksanakan aktualisasi di. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi : Perumusan kenijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah. Umumnya tugas staf administrasi keuangan adalah. 2 Bagan Alir Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan. Landasan awal reformasi pengelolaan kas yang ada di Indonesia adalah pelaksanaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (. 3 Pola Hubungan Pejabat Perbendaharaan Daerah 12 Gambar 2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN Paper Mata Kuliah Seminar Perbendaharaan Fungsi-fungsi Perbendaharaan (Tresury Functions) di Organisasi DJPB Disusun Oleh: Danang Afuah Setiaji (Kelas 8. Si f KEUANGAN NEGARA 1. id - Ungkapan yang diucapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut dalam pembukaan Rakernas Akuntansi tahun 2009 (11/08) di hotel Gran Melia, Jakarta menyiratkan bahwa seluruh elemen pemerintahan, harus bekerja lebih baik dalam pengelolaan sumber daya publik (keuangan negara,. P. Akun-akun tersebut disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. “Ini berpengaruh pada output dan outcome pembangunan yang sangat belum optimal dan sangat timpang di. FUNGSI : a. Fungsi perbendaharaan adalah salah satu bagian penting dalam manajemen keuangan sebuah instansi atau perusahaan. Penyiapan bahan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan, pembayaran,dan penyiapan administrasi operasional perjalanan dinas SKPD. 3. Cara Memaksimalkan Administrasi Keuangan Dalam Bisnis. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. UU nomor 17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara UU nomor 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara. Beberapa fungsi perbendaharaan tertentu seperti: fungsi pembayaran gaji, fungsi manajemen hutang, dan fungsi manajemen kepegawaian, dikembangkan secara. mempelajari dan mengimplementasikan peraturan, kebijakan daerah, dan dasar hukum lainnya yang. Akibatnya, adalah mungkin untuk mempertanggungjawabkannya sepenuhnya dengan menggunakan semua ketentuan. f. PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung. Hubungi Kami. Negara manakan yang meninggalkan aspek. Melaksanakan konsolidasi atas laporan keuangan dari SKPD; c. Tugas dan fungsi Biro Keuangan dilaksanakan oleh 4 (empat) bagian, yaitu Bagian Tata Laksana Keuangan dan Umum, Bagian Pembinaan dan Informasi Pengelolaan Keuangan, Bagian Perbendaharaan, dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan. 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Mengingat : Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Hal inilah yang kemudian memunculkan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) Jakarta II merupakan instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta yang. Asas kesatuan : Semua pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen negara. , sistem administrasi keuangan negara I , Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2007. Secara substantif, Keuangan Negara dalam arti luas mencakup: Anggaran pendapatan dan belanja negara; Anggaran pendapatan dan belanja daerah; Keuangan negara pada BUMN/BUMD. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Undang-undang Perbendaharaan Negara ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan dan asas spesialitas. NOMOR 17 TAHUN 2003. Awal pembentukan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur dengan nama Kantor Wilayah XVI Direktorat Jenderal Anggaran Samarinda secara resmi berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. 17:00. Pencabutan. koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan. Tupoksi Dinas. Keuangan adalah darah bagi kehidupan. E. Pasal 822: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. 4. id; Sen - Jum 08:00 s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. 5130 Fax: 021-384. Pasal 1953 : Bagian Keuangan terdiri atas: a. Contoh administrasi keuangan yaitu persediaan, utang-piutang, kas, dan lain sebagainya. Dewasa ini, banyak pihak yang mulai menaikkan tingkat awareness dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga untuk mengakomodasi hal itu, pemerintah telah menetapkan 1 paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan. Kegiatan pengelolaan keuangan berhubungan dengan perencanaan, regulasi, akuntabilitas dan pengawasan keuangan. Lakukan Pencatatan Transaksi Secara Detail dan Rapi. Harus cepat dan responsif terhadap situasi yang dihadapi, sekaligus tetap akuntabel, itu adalah sebuah kombinasi yang tidak mudah. 2018 Ekonomi Sekolah Menengah Pertama terjawab • terverifikasi. 3. Bagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan. 17 Tahun 2003 b. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan. Memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan, ditambah adanya bukti transaksi yang bisa dipertanggung jawabkan. Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit SKPD. 21 2 Form B. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr Safrizal ZA, M. Grand Design, Career Path, Pengembangan Kapasitas, dan Kemungkinan Penerapannya pada Pengelola Keuangan di Pemerintah Daerah Arif Kurniawan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta Profesi Pengelola Perbendaharaan melalui Jabatan Fungsional Bidang. Investasi dapat diperoleh dari modal. Selain menjalankan fungsi perbendaharaan, salah satu kewajiban bendahara adalah melakukan pemotongan/pemungutan pajak. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Secara umum tujuan administrasi keuangan adalah untuk mengolah dan mengelola keuangan suatu perusahaan agar sistem keuangan yang terdapat di dalam. Fungsi perbendaharaan meliputi perumusan kebijakan, standard, sistem dan prosedur di. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai. E. LATAR BELAKANG. c) Penyusunan petunjuk teknis/prosedur. Fungsi administrasi keuangan dalam perusahaan selalu dibutuhkan untuk mengelola keuangan. akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan negara. DISUSUN OLEH: NAMA: LUSIANA INDRA PRATIKA NIM: C0E020002 KELAS: C PRODI: KEUANGAN DAERAH(D4) FAKULTAS: EKONOMI DAN BISNIS. E. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK. Fungsi perbendaharaan adalah salah satu bagian penting dalam manajemen keuangan sebuah instansi atau perusahaan. Melalui penyusunan dan. 01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata. Aspek SDM dalam rangka pengelolaan APBN diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara spesifik mengatur tentang Pejabat. Biro keuangan terdiri dari beberapa bagian diantaranya adalah :Bagian Administrasi Keuangan, Bagian Akuntansi, Bagian Perbendaharaan, dan Bagian Verifikasi. id –Tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah banyaknya indikator keberhasilan Kementerian Keuangan menjaga konsistensi perjalanan reformasi birokrasinya, masih ada beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat, antara lain mengenai penyerapan anggaran yang ditengarai masih terkesan lambat. Administrasi Keuangan membahas semua kegiatan kegiatan berdasarkan persiapan anggaran akuntabilitas untuk sampai pada tujuan tertentu secara produktif. Melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga ; b. 4 berada dibawah pengelolaan satu organisasi. Pasal 36 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan. terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Fungsi Perbendaharaan (BUD) yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pengguna anggaran dan diverifikasi oleh PPK-SKPD. Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset dibantu oleh: a. Banyak sekali perubahan dalam anggaran yang harus dilakukan. 1. 2. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara; d. xlsx - Sekretaris. Dua fungsi pokok yang dimaksud adalah politik dan administrasi. Administrasi adalah proses kerjasama sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan perbendaharaan. Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsiPerubahan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-5383/PB/2016. Tugas dan Fungsi Biro Keuangan. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Pemisahan fungsi ordonatur dengan otorisasi 2. Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7. Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan; b. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN Indikator Kinerja Utama pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang IKU 2019. Penyiapan bahan. pengoordinasian dan penyusunan rencana anggaran daerah; 3. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan. Lap. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 by renzomme in Types > School Work, administrasi. KPPN Madiun merupakan KPPN. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 822: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. Fungsi administrasi keuangan yang kedua yaitu shopping function. S-54/PB/PB. 1 Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan. 2. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah pada pasal 74, Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan beberapa tugas sebagai berikut : pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang. 1. Klasifikasi menurut ketentuan Undang-undang di bidang keuangan negara berdasarkan pada pasal. KEUANGAN NEGARA . Administrasi keuangan dalam arti luas merupakan suatu kegiatan pengelolaan keuangan yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada dalam suatu organisasi. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan. Berikut ini. Si. Hadjon, ‘Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih’, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Universitas. FUNGSI: a. Dasar Pengetahuan. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-2/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization pada Kanwil DJPb menjadi landasan hukum dan kebijakan organisasi. Adapun fungsi perbendaharaan meliputi perencanaan kas yang baik,. 1. b. , M. e. 17:00. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan. KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) adalah kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kemeterian/lembaga lain ataupun di bawah kemeterian keuangan sendiri. Bali. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr Safrizal ZA, M. Menjelaskan pengertian APBD, fungsi dan prinsip anggaran daerah, struktur APBD, sumber-sumber penerimaan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Nasional LKPP Tahun 2022 Kembali Raih Opini. Sedangkan, administrasi keuangan adalah seseorang yang bertugas untuk pengelolaan sistem keuangan guna mencapai tujuan perusahaan atau organisasi itu sendiri. YANG LEBIH BAIK Modernisasi pengelolaan keuangan negara pada era industri 4. Implementasi fungsi pemerintah daerah diimplementasikan secara optimal jika secara menyeluruh. Unsur pokok yang harus ada dalam administrasi karena setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Khusus untuk Biro-Biro pada Sekretariat Daerah, pejabat. Peranan penting dimaksud tercermin dari keterlibatan SDM tersebut dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban keuangan. Merunut sejarah dari penciptaan uang, setidaknya terdapat tiga tujuan fundamental dari. 3. (SPK) Standar Biaya Masukan · Dibuat 30 JUNE 2021 · Dilihat 5111 kali · Sesuai ketentuan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7, Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. 01/1999 tanggal 10 Februari 1999, Kanwil XIX DJA Samarinda, menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur. administrasi dalam arti luas; c. Supervisi teknis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Asistensi teknologi informasi dan komunikasi eksternal. 303/KMK. pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan rutin dan program pembangunan serta penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar seluruh kepentingannya bisa diatur dengan baik. 503/KM. Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Kerjasama Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2004, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2006, Kepala. M. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Secara umum tujuan administrasi keuangan adalah untuk mengolah dan mengelola keuangan suatu perusahaan agar sistem keuangan yang terdapat di dalam unit perusahaan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Fundraising Function. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN (PK APBN) terdiri dari 5 unsur yaitu perikatan dan penyelesaian tagihan (PPK), pelaksanaan perintah pembayaran (PPSPM), kebendaharaan (Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu), pengelolaan administrasi belanja pegawai. 1. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan anggaran, bimbingan teknis administrasi keuangan, revisi anggaran, monitoring dan evaluasi, serta penatausahaan, penyusunan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;Dalam RUU HKPD dirumuskan desain Transfer ke Daerah yang dapat berfungsi sebagai counter-cyclical policy, penyelarasan kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengendalian defisit APBD, dan refocusing APBD dalam kondisi tertentu. L. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1951, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. NOMOR 17 TAHUN 2003. Bapak Eko Erifianto, S. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut: a. laksana keuangan dan perbendaharaan terdiri atas: (1) Kelompok sub-substansi tata laksana keuangan target,. Menjelaskan pengertian administrasi keuangan daerah, hubungan keuangan daerah dengan keuangan pusat, serta pengurusan keuangan daerah. Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Administrasi Keuangan. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan urusan. 01/2012 INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 6/2022 Tgl 29 Desember 2022. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara, yang merupakan orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang ada pada setiap Kementerian/Lembaga sampai dengan Satker sebagai unit terkecil mulai dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagai unit vertikal yang secara administratif berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dan secara teknis berada di bawah Direktorat Pengelolaan Kas Negara, KPPN Khusus Penerimaan harus mendukung upaya. Fungsi perbendaharaan, dalam fungsi ini keuangan negara lebih banyak kepada penatausahaan keuangan negara yang lebih baik. d. Administrasi keuangan dalam arti sempit, yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Fungsi Investasi, meliputi bagaimana pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang akan digunakan untuk berusaha mencapai tujuan tersebut. Keppres 80 Tahun 2003 2. 2-4 Jakarta Pusat 10710 Call Center: 14090 Tel: 021-386. Warna biru tua dalam logo tersebut diambil dari warna biru pada logo Kementerian Keuangan karena DJPb merupakan bagian dari keluarga besar Kementerian Keuangan, sedangkan warna biru muda merupakan. Umumnya tugas staf administrasi keuangan adalah mengelola keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Warna biru tua dalam logo tersebut diambil dari warna biru pada logo Kementerian Keuangan karena DJPb merupakan bagian dari keluarga besar Kementerian Keuangan, sedangkan warna biru muda merupakan. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi: (a) perencanaan programkegiatan dan anggaran di bagian keuangan dan aset; (b) pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset. Aspek SDM dalam rangka pengelolaan APBN diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara spesifik mengatur tentang Pejabat. TENTANG. c. Memungut pajak atas dana yang dikeluarkan yang mengandung obyek pajak. 05/2012 tanggal 29 November 2012. Dengan fungsi ini, maka bagian administrasi keuangan bertugas dalam melakukan pembelanjaan atau debit suatu perusahaan untuk kebutuhan perusahaan itu. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan perbendaharaan di BPKP, melaksanakan proses perbendaharaan pelaksanaan. Oleh: Amdi Noviwijaya Kepala Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Papua.